BANJARMASIN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berasal dari Kalsel dan dipilih oleh masyarakat Kalsel diminta “teriak”. Mereka diminta lebih lantang dan sering menyuarakan serta memperjuangkan masalah listrik di Kalsel kepada pemerintah pusat. Selama ini suara dari para “senator” tersebut dianggap kurang “nyaring.”
Pengamat politik dari FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Uhaib As’ad mengatakan, masalah listrik seharusnya lebih nyaring disuarakan oleh perwakilan Kalsel di DPD RI sana. Apalagi di Kalsel ada beberapa orang yang duduk di DPD RI. “Harus lebih nyaring bersuara. Bicara dong dan perjuangkan soal kelistrikan ini ke pemerintah pusat sana, jangan cuma di daerah saja,” cetus Uhaib kepada Radar Banjarmasin baru-baru tadi.
Menurutnya, DPD RI harus bisa memaksimalkan tugasnya, yaitu sebagai penghubung antara daerah dengan pemerintah pusat. Anggota DPD RI asal Kalsel, lanjutnya, harus memperjuangkan hak-hak konstitusional daerah. “Meskipun nantinya akan berhadapan dengan banyak kepentingan di DPR RI, anggota DPD RI asal Kalsel harus lebih vokal dalam menyuarakan kepentingan daerahnya,” katanya.
Kalau memang tak ada manfaatnya, lanjutnya, sebaiknya DPD RI dibubarkan saja, mengingat peran sebagai pengubung antara daerah dan pemerintah kurang terasa. “Memang harus diakui mereka kurang mampu berbuat banyak ketika dihadapkan dengan DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional daerah,” timpalnya.
Sistem dua kamar (bicameral) adalah praktik pemerintahan yang banyak digunakan di dunia. Indonesia sampai saat ini masih memakai sistem bicameral, yang terdiri dari DPR dan DPD. Sayangnya, ujar Uhaib, dalam praktiknya, malah tak maksimal. Kewenangan DPD yang dibatasi seolah-olah hanya dijadikan “penasihat” bagi DPR RI.
“Minimal lebih banyak ngomong soal listrik di Kalsel dan beberapa masalah lain yang cukup penting untuk kemajuan daerah. Mereka kan dibayar dengan menggunakan uang rakyat dan dipilih oleh rakyat Kalsel, jadi harus maksimal. Mesti lebih lantang lagi bersuara,” tambahnya. DPD sendiri hadir dengan semangat awal menjadi lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antardaerah dan antara pusat dengan daerah secara adil dan serasi. (sip)
